Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya memastikan pendistribusian
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume. Untuk
mewujudkannya, diperlukan kerja sama yang erat dengan stakeholder, termasuk Pertamina dan
Hiswana Migas.
Untuk meningkatkan kerja sama tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan Hiswana Migas.
Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Harya Adityawarman,
Ketua Hiswana Migas DPD Jawa Tengah dan DIY Agung Karnadi dan Sales Area Manager (SAM)
Pertamina Patra Niaga Yogyakarta Weddy Surya Widrawan.
BPH Migas memaparkan tugas dan fungsi, kebijakan dan aturan-aturan terkait kegiatan hilir migas,
termasuk kriteria konsumen yang berhak menikmati BBM Subsidi (Jenis BBM Tertentu/Solar) dan
BBM Kompensasi (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite), serta temuan-temuan di lapangan ketika
melakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di sisi lain, pengusaha
SPBU yang diwakili Hiswana Migas juga menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam kegiatan
operasionalnya.
“Kita semua mengetahui BBM subsidi menggunakan anggaran negara dan oleh karena itu
pemanfaatannya harus tepat sasaran, serta tentunya konsumen pengguna pun terlayani dengan baik.
Untuk itu, koordinasi yang baik antara semua pihak terkait harus ditingkatkan,” ungkap Anggota
Komite BPH Migas Harya Adityawarman disela-sela pertemuan.
BPH Migas mengapresiasi pendapat dan masukan yang mengemuka dalam acara ini, dan menjadi
masukan, serta pertimbangan BPH Migas dalam menyempurnakan aturan di masa mendatang.
“Kita harus mendengarkan teman-teman seperti Pertamina dan Hiswana Migas, karena mereka yang
kesehariannya berada di lapangan. Ada beberapa masukan yang disampaikan dan sebenarnya
usulan-usulan tersebut sudah dilaksanakan BPH Migas,” ungkap Harya.
Harya melanjutkan, salah satu usulan yang disampaikan adalah perpanjangan jangka waktu
klarifikasi apabila BPH Migas menduga terjadi penyimpangan di SPBU. “Kita selalu memberikan
waktu untuk klarifikasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Kalau
ternyata dari klarifikasi tersebut tidak terbukti terjadi penyimpangan, tentu kita koreksi atau evaluasi,”
katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra atau yang biasa
disapa Tiko. Ia menjelaskan bahwa BPH ingin semua pihak dapat ikut menjaga agar distribusi BBM
subsidi ini tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tanpa dukungan dari badan usaha penugasan maupun penyalur, dalam hal ini pengusaha SPBU,
maka tujuan untuk mendistribusikan BBM subsidi ini dengan baik dan benar, tentu akan menjadi sulit.
Kami menghargai terselenggaranya kegiatan ini karena BPH tetap memerlukan informasi langsung
dari pelaksana,” kata Tiko.
Ia juga mengingatkan dua hal penting yang perlu diperhatikan para pengusaha SPBU. Pertama
adalah memahami dengan baik peraturan-peraturan yang berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU.
“Dan yang kedua adalah disiplin serta kontrol dari para pengusaha SPBU kepada jajarannya, mulai
dari manager, pengawas, operator dan petugas pelaksana yang ada di SPBU,” tegasnya.
Tiko mengharapkan agar koordinasi serupa dapat dilaksanakan Hiswana Migas di wilayah lainnya,
mengingat tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan berbeda-beda.
“Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai masalah yang
dihadapi karena tantangan masing-masing daerah berbeda-beda. Pembahasan ini sifatnya teknis dan
lebih menjurus operasional di SPBU,” tambahnya. (Admin)
