Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia resmi melantikKetua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Periode2025-2029 di Jakarta, Senin (10/11/2025). Bahlil menegaskan pentingnya efisiensi dan pemerataan energi, terutama dalam menjagaketersediaan BBM di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menjelang Natal dan Tahun Baru.Dalam sambutannya, Menteri ESDM menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Komite BPHMigas yang baru dilantik “Saya ucapkan selamat bergabung, selamat menjalankan tugas dan selamat datang. Saya pikir kedepan menyangkut kedaulatan energi akan menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjalankantugas kita,” tuturnya. Lebih lanjut, Bahlil juga menekankan pentingnya efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi BPHMigas, khususnya terkait pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penetapan tarifgas bumi melalui pipa. “Dan saya minta, khusus untuk BPH Migas ini menyangkut dengan BBM bersubsidi, kemudian adalahmenyangkut dengan toll fee, kita harus mampu menemukan efisiensi,” imbuhnya.Selain itu, Bahlil juga memberikan instruksi khusus terkait kesiapan ketersediaan BBM menjelangperiode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menekankan agar BPH Migas memastikandistribusi energi berjalan lancar hingga ke wilayah 3T, demi menghadirkan keadilan energi bagiseluruh masyarakat Indonesia. “Yang sudah bagus silakan dijalankan, yang belum bagus silakan diperbaiki. Terutama untukmenjelang tahun baru, kita harus buat tim yang baik. Untuk menjaga jangan sampai ada terjadihal-hal yang tidak diinginkan dalam menuju Natal dan Tahun Baru, khususnya ketersediaan BBM,kemudian suplai BBM, terutama daerah-daerah 3T,” tutupnya. (Admin)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya memastikan pendistribusianBahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume. Untukmewujudkannya, diperlukan kerja sama yang erat dengan stakeholder, termasuk Pertamina danHiswana Migas. Untuk meningkatkan kerja sama tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan Hiswana Migas.Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Harya Adityawarman,Ketua Hiswana Migas DPD Jawa Tengah dan DIY Agung Karnadi dan Sales Area Manager (SAM)Pertamina Patra Niaga Yogyakarta Weddy Surya Widrawan. BPH Migas memaparkan tugas dan fungsi, kebijakan dan aturan-aturan terkait kegiatan hilir migas,termasuk kriteria konsumen yang berhak menikmati BBM Subsidi (Jenis BBM Tertentu/Solar) danBBM Kompensasi (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite), serta temuan-temuan di lapangan ketikamelakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di sisi lain, pengusahaSPBU yang diwakili Hiswana Migas juga menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam kegiatanoperasionalnya. “Kita semua mengetahui BBM subsidi menggunakan anggaran negara dan oleh karena itupemanfaatannya harus tepat sasaran, serta tentunya konsumen pengguna pun terlayani dengan baik.Untuk itu, koordinasi yang baik antara semua pihak terkait harus ditingkatkan,” ungkap AnggotaKomite BPH Migas Harya Adityawarman disela-sela pertemuan. BPH Migas mengapresiasi pendapat dan masukan yang mengemuka dalam acara ini, dan menjadimasukan, serta pertimbangan BPH Migas dalam menyempurnakan aturan di masa mendatang.“Kita harus mendengarkan teman-teman seperti Pertamina dan Hiswana Migas, karena mereka yangkesehariannya berada di lapangan. Ada beberapa masukan yang disampaikan dan sebenarnyausulan-usulan tersebut sudah dilaksanakan BPH Migas,” ungkap Harya. Harya melanjutkan, salah satu usulan yang disampaikan adalah perpanjangan jangka waktuklarifikasi apabila BPH Migas menduga terjadi penyimpangan di SPBU. “Kita selalu memberikanwaktu untuk klarifikasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Kalauternyata dari klarifikasi tersebut tidak terbukti terjadi penyimpangan, tentu kita koreksi atau evaluasi,”katanya. Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra atau yang biasadisapa Tiko. Ia menjelaskan bahwa BPH ingin semua pihak dapat ikut menjaga agar distribusi BBMsubsidi ini tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tanpa dukungan dari badan usaha penugasan maupun penyalur, dalam hal ini pengusaha SPBU,maka tujuan untuk mendistribusikan BBM subsidi ini dengan baik dan benar, tentu akan menjadi sulit.Kami menghargai terselenggaranya kegiatan ini karena BPH tetap memerlukan informasi langsungdari pelaksana,” kata Tiko. Ia juga mengingatkan dua hal penting yang perlu diperhatikan para pengusaha SPBU. Pertamaadalah memahami dengan baik peraturan-peraturan yang berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU.“Dan yang kedua adalah disiplin serta kontrol dari para pengusaha SPBU kepada jajarannya, mulaidari manager, pengawas, operator dan petugas pelaksana yang ada di SPBU,” tegasnya. Tiko mengharapkan agar koordinasi serupa dapat dilaksanakan Hiswana Migas di wilayah lainnya,mengingat tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan berbeda-beda.“Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai masalah yangdihadapi karena tantangan masing-masing daerah berbeda-beda. Pembahasan ini sifatnya teknis danlebih menjurus operasional di SPBU,” tambahnya. (Admin)